Customer Relationship Management (CRM) pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pada sektor publik. CRM memang diarahkan untuk solusi efektifitas layanan pelanggan (customer service). Tetapi, manfaat CRM bukan hanya efektif untuk perusahaan saja, melainkan juga sangat penting untuk diimplementasikan pada sektor pemerintahan.
Dikarenakan sektor pemerintahan memiliki lingkungan yang berbeda, CRM untuk Pemerintah juga dirancang secara khusus dengan mengikuti kebutuhan dalam pemerintahan. Sebagai contoh, karena pemerintah bertanggung jawab atas penyampaian dari aspirasi masyarakat, CRM diimplementasikan untuk mengetahui laporan-laporan yang dikirimkan oleh masyarakat.
Tak hanya untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, CRM juga dapat dimanfaatkan oleh institusi pemerintah guna memberikan layanan yang lebih efisien dan hemat biaya. Berikut adalah beberapa manfaat implementasi CRM untuk Pemerintah.
1. Produktivitas
Sama seperti keunggulan CRM untuk bisnis, pada pemerintahan CRM juga dapat meningkatkan produktivitas para PNS di Indonesia. Karena, dengan CRM pemerintah dapat mengefisiensi beban kerja untuk layanan publik melalui penyederhanaan proses dan mengotomatisasi tugas. Pemerintah juga dapat memusatkan data dan membuat akses yang lebih mudah untuk seluruh instansi secara real-time.
Sebagai contoh, Pemerintah provinsi Jawa Barat membutuhkan data untuk menyelesaikan laporan dari berbagai kabupaten. Dengan implementasi CRM, pemerintah provinsi cukup membuka data dari CRM untuk melihat semua laporan-laporan yang masuk. Jadi, pemerintah provinsi tidak harus menunggu laporan yang dikirimkan melalui dokumen untuk mulai memikirkan solusi.
2. Laporan kerja
Dengan implementasi CRM, semua laporan kerja dapat dikirimkan dengan mudah. Dengan cara ini pemerintah juga tidak perlu khawatir petugasnya tidak bekerja dengan baik. Mengapa demikian? Dengan CRM, setiap aktivitas petugas dapat dilaporkan secara langsung dengan disertai bukti berupa foto.
Sebagai contoh, seorang Bupati akan melaksanakan tugas kunjungan kerja ke kota lain. Petugas-petugas Pemerintah Kabupaten dapat meminta bukti laporan hasil kunjungan kerja dengan mengirimkan laporan melalui CRM dengan disertai foto lokasi.
3. Memberikan tugas kepada PNS
Pembagian tugas kepada PNS memang bisa dijadwalkan, tetapi, ada satu titik dimana pemerintah pusat memerlukan PNS untuk memberikan tugas dadakan. Dengan CRM, pemberian tugas secara dadakan seperti ini dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, CRM menjadi bukti bahwa tugas itu benar-benar diberikan oleh PNS yang bersangkutan. Dengan demikian, CRM membantu mengurangi kecurangan anggota PNS nakal yang mengatasnamakan tugas, padahal tidak pernah ada bukti bahwa tugas tersebut benar-benar diminta oleh pejabat pemerintah lainnya.
4. Aspirasi masyarakat tersalurkan dengan cepat
Jika Anda ingat program dari Pemprov DKI Jakarta dimana masyarakat dapat mengirimkan laporan kepada Pemprov terkait bencana, layanan publik dan lain sebagainya. CRM memiliki fitur serupa dengan program tersebut, tetapi CRM akan lebih transparan. Mengapa? Dalam CRM pemerintah dan juga masyarakat dapat melihat secara langsung prosesnya dalam sebuah aplikasi.
Itulah manfaat-manfaat yang didapatkan dalam implementasi CRM untuk Pemerintahan. Apabila membutuhkan informasi lebih detail untuk mengimplementasikan CRM, silakan hubungi kami melalui email hi@sales1crm.com.
Ilustrasi (c) Wikimedia Commons