Sistem Customer Relationship Management (CRM) memberikan penawaran yang menarik untuk lingkup pemerintahan. Di mana, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang warga negara, mereka sebagai pemangku jabatan di pemerintahan membutuhkan informasi terpusat pada suatu sistem. Sehingga, ketika ada satu hal yang diinginkan oleh masyrakat, informasi tersebut dapat tersalurkan secara cepat kepada pemerintah dan akses untuk menentukan prioritas pun dapat dipilih berdasarkan kebutuhan mayoritas warga negara/masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil seperti provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan.
Sistem CRM memungkinkan organisasi pemerintahan menyediakan layanan pada warga dengan cara yang lebih sederhana, terintegrasi dan yang paling penting adalah dapat menghemat biaya. Bahkan, dengan pemindahan dari proses tradisional/konvensional pada teknologi berbasis cloud, proses yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama dapat dilakukan lebih cepat. Contoh, jika sebelumnya untuk memproses perizinan yang dapat menghabiskan waktu 10 jam, dapat disederhanakan menjadi 1-2 jam dengan adanya integrasi data warga/usaha pada sistem cloud.
Ada tiga hal yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap pemerintahan jika mengadopsi CRM, diantaranya adalah:
1. Memahami cara warga dalam berinteraksi dengan pemerintah
Salah satu masalah yang sering didengar dari layanan pemerintah terhadap warga adalah respon yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dikeluhkan. Ini terjadi bukan karena pemerintah tidak mengambil tindakan apapun. Tetapi, kejadian ini terjadi karena minimnya strukturisasi data yang dimiliki oleh pemerintah untuk menentukan langkah atau solusi yang tepat untuk warganya. Di sini, peran CRM untuk memudahkan pejabat pemerintah guna memahami bagaimana cara warga dalam berinteraksi melalui akses layanan yang diberikan.
2. Tantangan budaya
Kehadiran teknologi baru dalam lingkup pemerintah dapat menjadi tantangan yang harus dihadapi di awal impelemntasi. Pergeseran dari teknologi konvensional pada sistem CRM dapat terhambat jika budaya dalam pemerintah yang cenderung enggan mengadopsi sistem/teknologi baru. Jika sebelumnya, budaya pada suatu pemerintah cenderung lebih pasif, kehadiran CRM ini dapat mengubah segalanya karena semua pejabat harus bekerja lebih aktif. Mengapa, karena pada sistem CRM, pimpinan pemerintahan seperti Camat, Bupati, Wali Kota maupun Gubernur dapat memantau kinerja pejabat secara real-time dengan laporan KPI yang terdapat pada sistem.
3. Memudahkan pemerintah untuk membuat kebijakan
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat berubah setiap saat dan di waktu tertentu. Contoh, di Indonesia, kebijakan impor bahan pangan misalnya, jika pemerintah memiliki data masukan warga/masyarakat kapan panen, kapan mengalami penurunan produksi pangan, pemerintah dapat membuat kebijakan lebih tepat sasaran untuk impor bahan pangan tersebut tanpa harus mengorbankan warga. Contoh lain, kebijakan pasar dapat difokuskan pada masalah umum yang terjadi pada beberapa periode seperti yang dilaporkan oleh masyarakat.
Ingin menerapkan CRM untuk sistem pada pemerintahan Anda? Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email di hi@sales1crm.com. Tim kami akan menjelaskan sistem CRM Sales1 apa yang paling sesuai untuk menjalankan pemerintahan Anda.
Ilustrasi (c) Flickr.com by Ya